dLira – Gorontalo – KPw Bank Indonesia Provinsi Gorontalo bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten/kota Se-Gorontalo melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID. Jumat, 18 Maret 2022. Hal itu sebagai bentuk quick response TPID untuk antisipasi jelang HBKN Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.
Adapun beberapa hal dan isu strategis yang dibahas dalam HLM TPID Gorontalo Maret 2022. Yaitu. Pertama realisasi inflasi tahunan Gorontalo pada 2021 relatif lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Itu dipengaruhi efek base year dan mulai pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat. termasuk mobilitas seiring dengan capaian vaksinasi di Gorontalo. Namun demikian, capaian inflasi Gorontalo pada 2021 masih dalam rentang target inflasi nasional sebesar 3±1% (YOY).
Kedua, Pada Februari 2022 inflasi Gorontalo mencatat deflasi sebesar -0.37% (mtm), melanjutkan deflasi bulan sebelumnya sebesar -0.22% (mtm). Capaian deflasi Gorontalo dipicu oleh komoditas minyak goring, sejalan dengan penetapan HET oleh Pemerintah. Selain itu dipicu oleh beberapa komoditas bumbu-bumbuan, seperti tomat, dan bawang merah. Hal itu sejalan dengan meningkatnya ketersediaan pasokan pasca tibanya musim panen.
Sementara itu, tercatat komoditas bahan bakar rumah tangga (BBRT) mejadi penahan deflasi. Seiring dengan peningkatan tarif LPG 12 kg non subsidi oleh Pemerintah. Di samping itu, beberapa komoditas seperti sabun mandi, sabun cair, kue kering juga memberi andil pada meningkatnya inflasi inti. Seiring dampak pergerakan harga komoditas dunia seperti CPO, dan Gandum akibat tekanan geopolitik Rusia-Ukraina. Di sisi lain, pasokan minyak goreng terpantau membaik, seiring dengan telah direalisasikannya pengiriman minyak goreng sebanyak 1.000.093 ton ke Gorontalo dari PO sebelumnya. Namun perlu diwaspadai ada potensi kelangkaan stok minyak goreng curah ke depan, pasca dicabutnya HET Minyak Goreng Kemasan dan/atau Premium yang memicu meningkatnya permintaan akan minyak goreng curah.
Ketiga, terdapat potensi kelangkaan untuk komoditas Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) yaitu LPG 3 KG. Hal tersebut dipicu oleh meningkatnya harga LPG non subsidi 5 KG dan 12 KG akibat meningkatnya contract price aramco (CPA) sebesar 57%, yang mendorong meningkatnya harga LPG Non Subsidi. Sehingga sebagian masyarakat berpindah untuk menggunakan LPG 3 KG (subsidi).
Inflasi Dalam Rentang Target Nasional
Keempat, ke depan, inflasi Gorontalo diperkirakan masih dalam rentang target nasional, meski terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai. Khususnya dari kelompok Volatile Foods, seiring tibanya HBKN Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, yang akan mendorong meningkatnya permintaan masyarakat.
Kelima, menindaklanjuti arahan Kemendagri terkait laporan evaluasi, maka TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gorontalo saat ini, sedang dalam proses penyusunan OPS TPID, sebagai bagian dari penilaian kinerja TPID tahun 2021. Dari pemantauan tahun sebelumnya, masih terdapat 3 kabupaten/kota di Gorontalo yang belum menyampaikan OPS. Sehingga untuk tahun ini didorong agar seluruh kabupaten/kota dapat lebih proaktif berpartisipasi dalam penilaian kinerja TPID.
Pada kesempatan tersebut, Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Rony Widijarto Purubaskoro, memaparkan asesmen perekonomian dan tracking inflasi Gorontalo di Triwulan I 2022.
“Pemaparan itu dilengkapi dengan rekomendasi kebijakan TPID yang menyasar startegi 4K. Yaitu Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi yang Efektif,” ungkap KPw Bank Indonesia itu.
Keputusan Rapat TPID
Selaku pemimpin rapat, Wakil Gubernur Gorontalo memimpin diskusi dan membacakan hasil keputusan tindak lanjut rapat TPID sebagai berikut, Pertama, memperkuat kelembagaan dan peran aktif TPID di daerah. Tidak hanya dalam rangka pengendalian inflasi. Namun juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat melalui strategi 4K, sesuai arahan presiden pada rapat TPIP tahun 2021.
Kedua mendorong TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk terus memantau pergerakan harga serta persediaan minyak goreng di level distributor dan konsumen, serta pengawasan tata niaga sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah
Ketiga, mendorong TPID untuk berkomunikasi efektif dan berkoordinasi dengan daerah lain. Hal tersebut untuk memastikan ketersediaan pasokan dari daerah sentra produksi, yaitu komoditas bawang merah dari Sulawesi Selatan dan NTB.
Keempat, memastikan ketersediaan pasokan LPG Subsidi 3 Kg, pasca meningkatnya harga LPG Non Subsidi 5 Kg dan 12 Kg yang berpotensi mengalihkan permintaan masyarakat ke LPG 3 Kg, khususnya menjelang HBKN Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H.
Kelima, melakukan monitoring dan pengawasan ketat untuk distribusi solar, pasca diberlakukannya kebijakan kuota solar oleh BPH Migas. Sehingga memitigasi terjadinya risiko kebocoran oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Kami mendorong partisipasi TPID provinsi, kabupaten, dan kota dalam penilaian kinerja TPID oleh TPIP, yang salah satu indikatornya melalui penilaian laporan evaluasi TPID. Yaitu self assessment TPID dan one page summary (OPS) kepada TPIP,” pungkas Idris Rahim.